 |
| Prabowo Subianto menjawab permintaan kadernya untuk jadi capres di 2029 ( foto: GerindraSumut) |
Dalam Acara Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Kamis (13/2/2025) Para kader dari tingkat daerah hingga pusat sepakat untuk kembali menetapkan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra periode 2025-2030. Selain itu Seluruh Kader juga Meminta Prabowo untuk maju kembali sebagai calon presiden (Capres) pada Pilpres 2029 mendatang.
Jawaban Prabowo diungkap oleh Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani dalam laporannya yang berisi lima keputusan yang dihasilkan dalam forum. Salah satu poin keputusan yang dinilai paling strategis adalah meminta Prabowo menjadi Capres kembali di 2029.
"Kongres meminta Pak Prabowo agar bersedia maju kembali sebagai calon presiden. Beliau menjawab, 'Insya Allah,' namun meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji kepada rakyat," ucap Ahmad Muzani.
Selain menjadi Ketua Umum, keputusan lainnya adalah menetapkan Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Para peserta kongres menilai bahwa figur Prabowo masih sangat diperlukan dalam memberikan arahan strategis bagi partai. Keputusan ketiga adalah memberikan mandat kepada Prabowo sebagai formatur tunggal dalam menyusun kepengurusan DPP Partai Gerindra 2025-2030.
"Ketika ditanya soal kesediaannya, Pak Prabowo menyatakan bahwa jika itu adalah permintaan kader, maka beliau siap menerima amanah ini," tutur Muzani.
 |
| (dok.foto: Gerindra Sumut) |
Kongres ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dari Partai Gerindra, termasuk peserta dari DPD Gerindra Sumatera Utara, DPC Partai Gerindra, serta kepala daerah terpilih, di antaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan jajaran pengurus lainnya, seperti Ketua Ade Jona Prastio, Sekretaris Soegiat Santoso, dan Bendahara Meryawaty Amelia Prastio.
Dengan berakhirnya Kongres Luar Biasa ini, Partai Gerindra semakin mantap dengan langkah politiknya, dan Prabowo Subianto kembali mengukuhkan posisi sentralnya dalam peta politik Indonesia.
